Sekarung Pikulan Cak Nun di Kota Pahlawan

Tiga bulan terakhir Emha Ainun Najib, yang akrab disapa Cak Nun, rutin menggelar tiga kali pertemuan bersama Bangbang Wetan di halaman gedung Balai Pemuda Surabaya. Tajuk acaranya adalah diskusi seputar permasalahan yang meruap di Jatim, namun yang hadir di sana lebih senang mengatakannya sebagai aktifitas ngaji. Terakhir tanggal 27 November 2007 kemarin, Cak Nun hadir didampingi aktivis pemerhati kali (sungai) Surabaya, perwakilan dari korban lumpur Sidoarjo, korban kebakaran Pasar Turi Surabaya, dan juga korban masalah tanah Mrutu, Ujung, Surabaya. Mereka semua mendampuk Emha Ainun Najib untuk turut di garda depan memperjuangkan nasib mereka.

Acara ini diawali oleh kelompok hadrah dari ibu-ibu Asem Rowo Surabaya. Moderator acara yang biasanya diisi Cak Priyo, di gantikan oleh Suko Widodo (Unair). Nuansa yang terbentuk pun selalu akrab dan guyup. Perbincangannya gayeng disertai guyon dan sedikit kata-kata pisuan (makian) khas Surabaya. Hadir pada kesempatan itu antara lain; Suparto Wijoyo, Prigi Arisandi, Catur Suratmaji, Mukhid, Haris Rahmat, dan Huda.

Isu menarik dalam diskusi ini adalah pernyataan dari Suparto Wijoyo (Calon Guru Besar Unair) yang sejak dimulai acara selalu mendengung-dengungkan kebobrokan pemerintah yang korup dan tidak becus mengatur roda pemerintahan. Cak Parto ini pun mengompori massa untuk sedianya mendukung Cak Nun untuk tampil sebagai Calon Presiden 2009. Salah satu retorika yang dihembuskannya adalah sejarah Presiden Indonesia mulai dari Aristokrat, Militer, Teknokrat, Kiai, Ibu Rumah Tangga, dan belum sekalipun menjajal seorang seniman untuk memimpin Indonesia.

Sebelum Cak Nun datang pembicaraan awal dimulai dengan seputar permasalahan kali Surabaya. Prigi Arisandi (pemerhati lingkungan sungai) mengatakan bahwa kali Surabaya sudah sangat kritis kondisinya. Beberapa industri dengan sengaja membuang limbah pabriknya ke sungai. Akibatnya kali Surabaya sudah sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi bahan baku air minum atau kebutuhan lain. Air kali Surabaya mengandung logam-logam berat seperti Timbal, Kadmium, dan Merkuri dari pabrik, ditambah dengan luapan limbah rumah tangga. Cak Prigi juga membeberkan fakta anak-anak pinggiran di Kenjeran yang mengkonsumsi air atau ikan dari kali yang rata-rata mengalami penurunan intelektual (slow learner) dan meningkatnya penderita kanker di usia 0-18 tahun di Surabaya. Hal ini sangat meresahkan, terutama tidak adanya penanganan dan keseriusan langsung dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Malah beredar kabar tentang pengalih fungsiaan kali Surabaya dari kali saluran bahan baku air minum menjadi kali pelayaran. Hal ini seperti pengabsahan bagi perusahaan di daerah aliran sungai untuk membuang limbahnya di kali Surabaya.

Setelah Cak Nun hadir sekitar pukul 22.00, pembicaraan berkembang ke penanganan masalah korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang berkat cawi-cawi Cak Nun berhasil menerima uang pembayaran kontan awal 20% dari Lapindo yang mulanya tersendat-sendat. Pada kesempatan itu Cak Huda, dari Bangbang Wetan, menegaskan pula perihal gugatan korban lumpur Lapindo yang dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat sehari sebelumnya. Kekalahan tersebut bukanlah kekalahan korban lumpur Lapindo, karena korban lumpur Lapindo hanya mempercayakan penanganan masalah mereka melalui Cak Nun. Putusan kalah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah kekalahan Walhi yang mengatasnamakan korban lumpur Lapindo. Sementara warga korban lumpur Lapindo sendiri samasekali tidak pernah memandatkan Walhi sebagai kepanjangan tangan mereka.

Beban tanggungan Cak Nun malam itupun resmi bertambah. Selain masalah korban lumpur Lapindo dan mandat penyelesaian masalah dari korban kebakaran Pasar Turi Surabaya, pada malam itu juga ada mandat dari permasalahan tanah warga Mrutu, Ujung, Surabaya yang diwakili oleh Cak Mukhid. Warga wadul permasalahan pembayaran tanah yang telah lama hanya berupa janji-janji palsu dari pihak Angkatan Laut. Cak Nun pun bersedia untuk mencarikan jalan tengah, yaitu mencarikan pembeli untuk tanah warga dengan pembayaran sesuai dan secepatnya. Hanya saja Cak Nun menggaris bawahi bahwa keseluruhan warga yang tanahnya terlibat diharap melampirkan data-data lengkap.

Untuk masalah Pasar Turi, secara pribadi Cak Nun mengkritik Pemda yang tidak cepat turun tangan, bahkan terkesan tidak peduli. Cak Nun dengan enteng mengibaratkan korban Pasar Turi adalah kambing-kambing yang sedang tercepit tubuhnya hingga tidak bisa bergerak. Mana mungkin menuntut mereka untuk berbuat sesuatu yang birokratis? Harusnya pejabat pemerintahan langsung turun menemui dan memikirkan penyelesaian masalah dengan segera. Dengan gaya Suroboyoan, Cak Nun berujar, “Yo benere Pak Lurah lak sing turun tangan, yo opo carane wedhus-wedhus sing kecepit iki mau isok bebas. Gak onok ceritane wedhus kecepit malah dikonkon ngadhep Pak Lurah.”

Pada kesempatan itupun Cak Nun berusaha menjelaskan posisinya sebagai pencari jalan keluar. Bahwa dirinya dan Bangbang Wetan bukanlah LSM yang beraksi laksana pahlawan. Kapasitasnya adalah sebagai pihak ketiga yang dimintai pertolongan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak ada mandat dari pihak korban dan siapapun, maka Cak Nun dan Bangbang Wetan juga tidak akan bergerak.

Benar-benar sekarung pikulan Cak Nun bertambah di Surabaya.